Bupati Serang Janji Kawal Sengketa Pulau Sangiang

by September 19, 2017

Serang – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah berjanji akan mengawal persoalan sengketa lahan yang terjadi di Pulau Sangiang, Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Tatu berjanji akan memfasilitasi warga Pulau Sangiang sampai persoalan dengan PT Pondok Kalimaya Putih (PKP) tuntas. Hal itu sejalan dengan permintaan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Tatu mengaku, sudah berkomunikasi dengan Wahidin Halim soal sengketa lahan di Pulau Sangiang antara warga dengan perusahaan.

“Betul, Pak Gubernur (menyebut Wahidin Halim-red) secara langsung menyampaikan ke saya agar dapat memfasilitasi warga Pulau Sangiang,” kata Tatu yang ditemui di halaman Setda Kabupaten Serang, Senin (18/9/2017).

Kata Tatu, Pemprov Banten juga sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu Pemkab menyelesaikan perkara di Pulau Sangiang.

“Kami berjanji akan memfasilitasi warga Pulau Sangiang sampai memperoleh haknya. Pak Gubernur juga sudah siap memback-up,” ujarnya.

Saat ini, Tatu mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan di pulau tersebut. Di antaranya memediasi warga dengan pihak perusahaan pekan lalu. Sayangnya, hasil mediasi tidak menuai hasil lantaran tidak dihadiri pihak PT PKP. “Padahal kalau bisa hadir, bisa dicarikan solusinya secara kekeluargaan,” tukasnya.

Lantaran itu, Tatu menjanjikan, pihaknya akan berkomunikasi dengan Kementerian Kehutanan soal status tanah di Pulau Sangiang.

“Nanti pemda akan fasilitasi warga Pulau Sangiang ke Kementerian Kehutanan,” tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur Wahidin Halim angkat bicara soal perselisihan warga Pulau Sangiang bersama PT PKP. Pria yang akrab disapa WH itu, meminta Bupati bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut.

“Masyarakat harus diperlakukan adil, saya bilang kepada Bupati selesaikan itu,” desaknya.

Menurut WH, masyarakat berhak melakukan perlawanan atas sengketa lahan yang sudah berlangsung lama tersebut. Ia juga menyayangkan sikap perusahaan dengan mengusir warga Pulau Sangiang. “Lawan, hak masyarakat sudah lama itu,” tegasnya. “Masyarakat diusir-usir enggak boleh. Jangan dikuasai itu aset pemerintah,” tambahnya.